Belajar Suushi: Angka 1-100 dalam Bahasa Jepang Mudah

Saat Belajar Suushi atau angka dalam bahasa Jepang, Anda mungkin merasa sedikit tertantang pada awalnya. Namun, sebenarnya polanya cukup mudah dipahami. Menguasai angka 1 hingga 100 adalah langkah krusial untuk berbagai keperluan, mulai dari berbelanja hingga memahami waktu. Mari kita mulai Belajar Suushi dari dasar hingga mahir.

Dasar-dasar angka dalam bahasa Jepang:

  • 1: Ichi (いち)
  • 2: Ni (に)
  • 3: San (さん)
  • 4: Yon/Shi (よん/し)
  • 5: Go (ご)
  • 6: Roku (ろく)
  • 7: Nana/Shichi (なな/しち)
  • 8: Hachi (はち)
  • 9: Kyuu/Ku (きゅう/く)
  • 10: Juu (じゅう)

Setelah menguasai 1-10, Anda sudah selangkah lebih maju dalam Belajar Suushi. Untuk angka belasan (11-19), Anda hanya perlu menggabungkan “juu” (10) dengan angka satuan. Contohnya, 11 adalah “juu-ichi” (じゅういち), 12 adalah “juu-ni” (じゅうに), dan seterusnya. Pola ini sangat konsisten, memudahkan proses Belajar Suushi Anda.

Untuk puluhan (20, 30, 40, dst.), Anda cukup menambahkan angka satuan di depan “juu”. Misalnya, 20 adalah “ni-juu” (にじゅう), 30 adalah “san-juu” (さんじゅう). Ini berlaku hingga 90, yang berarti “kyuu-juu” (きゅうじゅう). Konsistensi ini membuat Belajar Suushi menjadi lebih logis dan tidak terlalu memusingkan.

Sekarang, bagaimana dengan angka 21, 35, atau 99? Sangat mudah! Anda cukup menggabungkan pola puluhan dengan satuan. Misalnya, 21 adalah “ni-juu-ichi” (にじゅういち), 35 adalah “san-juu-go” (さんじゅうご), dan 99 adalah “kyuu-juu-kyuu” (きゅうじゅうきゅう). Latihan adalah kunci saat Belajar Suushi angka-angka ini.

Terakhir, untuk angka 100, yaitu “Hyaku” (ひゃく). Dengan menguasai pola-pola di atas, Anda sudah bisa menghitung hingga 100 dalam bahasa Jepang. Meskipun ada beberapa pengecualian pengucapan untuk angka 4, 7, dan 9 (memiliki dua cara baca), pola dasar tetap sama.

Belajar Suushi angka adalah fondasi penting untuk percakapan dasar. Dengan sering berlatih menghitung atau menyebutkan angka dalam bahasa Jepang, Anda akan semakin lancar dan percaya diri. Jangan ragu untuk mengulang-ulang sampai Anda hafal di luar kepala!

Semoga artikel ini dapat memberikan informasi dan manfaat untuk para pembaca tentang pelajaran Bahasa Jepang, terimakasih !

Dana Kesejahteraan Guru Disalurkan Langsung Bulan Maret Mendatang

Kabar gembira menyelimuti para pendidik di Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengumumkan bahwa dana kesejahteraan guru akan mulai disalurkan secara langsung ke rekening masing-masing pada bulan Maret 2025. Kebijakan ini merupakan langkah signifikan pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak finansial para guru, baik ASN maupun non-ASN, dapat diterima secara efisien dan tepat waktu.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam pernyataannya pada 13 Maret 2025, menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui penyaluran langsung dana kesejahteraan guru. “Kami memahami peran krusial guru dalam mencetak generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, kami berupaya memangkas jalur birokrasi agar dana ini dapat segera dimanfaatkan oleh para guru, terutama menjelang perayaan Idul Fitri,” ujar Mendikdasmen Mu’ti. Kebijakan ini akan mencakup 1.476.964 guru ASN dan 392.802 guru non-ASN di seluruh Indonesia, menjangkau sebagian besar tenaga pendidik di Tanah Air.

Mekanisme penyaluran dana kesejahteraan guru secara langsung dari Kemendikdasmen ini adalah perubahan penting. Sebelumnya, proses pencairan tunjangan seringkali melibatkan pemerintah daerah sebagai perantara, yang terkadang menimbulkan keterlambatan karena berbagai kendala administratif. Dengan sistem transfer langsung ini, pemerintah pusat berharap dapat mempercepat proses dan memastikan transparansi penuh dalam penyaluran dana. Ini adalah bentuk inovasi dalam manajemen keuangan publik untuk efisiensi yang lebih baik.

Peningkatan kesejahteraan guru melalui dana kesejahteraan guru yang tepat waktu sangat vital untuk mendorong kualitas pendidikan nasional. Guru yang merasa dihargai dan memiliki jaminan finansial yang memadai akan lebih termotivasi untuk berdedikasi pada tugas mengajar dan mengembangkan potensi siswa. Hal ini sejalan dengan agenda nasional untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di masa depan. Berbagai studi telah menunjukkan korelasi positif antara kesejahteraan guru dan hasil belajar siswa.

Dengan demikian, penyaluran langsung dana kesejahteraan guru pada bulan Maret 2025 bukan hanya sekadar transfer dana, melainkan investasi pemerintah dalam kualitas pendidikan dan masa depan bangsa. Langkah ini diharapkan dapat membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi para pendidik dan seluruh ekosistem pendidikan di Indonesia.

Empat Kebenaran Mulia: Ajaran Inti Agama Buddha

Empat Kebenaran Mulia (Cattāri Ariyasaccāni) adalah inti dari ajaran Buddha Gotama, sebuah kerangka fundamental untuk memahami penderitaan dan jalan menuju pembebasan. Kebenaran-kebenaran ini pertama kali diajarkan oleh Buddha setelah pencerahan-Nya, menjadi fondasi bagi praktik spiritual dalam Buddhisme.

Kebenaran Mulia pertama adalah Dukkha (Penderitaan). Buddha mengajarkan bahwa hidup ini, pada dasarnya, adalah penderitaan. Ini bukan pandangan pesimis, melainkan realistis. Penderitaan mencakup kelahiran, usia tua, penyakit, kematian, kesedihan, ratapan, ketidaknyamanan, dan ketidakharmonisan. Bahkan kebahagiaan pun, karena sifatnya yang sementara, bisa berujung pada penderitaan.

Kebenaran Mulia kedua adalah Samudaya (Asal Mula Penderitaan). Buddha menjelaskan bahwa penderitaan berakar pada tanha (keinginan atau kemelekatan). Keinginan ini bisa berupa keinginan akan kenikmatan indrawi, keinginan untuk menjadi (eksis), atau keinginan untuk tidak menjadi (tidak eksis). Kemelekatan pada hal-hal yang tidak kekal inilah yang menjadi sumber penderitaan.

Kebenaran Mulia ketiga adalah Nirodha (Lenyapnya Penderitaan). Kabar baiknya, penderitaan dapat diakhiri. Jika penderitaan disebabkan oleh keinginan dan kemelekatan, maka dengan melenyapkan keinginan dan kemelekatan tersebut, penderitaan juga akan lenyap. Kondisi tanpa penderitaan ini dikenal sebagai Nibbana (Nirwana), suatu keadaan kebebasan sejati.

Kebenaran Mulia keempat adalah Magga (Jalan Menuju Lenyapnya Penderitaan). Buddha tidak hanya mengidentifikasi masalah dan solusinya, tetapi juga memberikan jalan praktis untuk mencapainya. Jalan ini adalah Jalan Mulia Berunsur Delapan, sebuah panduan etika, meditasi, dan kebijaksanaan yang harus dilatih.

Jalan Mulia Berunsur Delapan ini terbagi menjadi tiga kategori: Sīla (Kemoralan), Samādhi (Konsentrasi), dan Paññā (Kebijaksanaan). Setiap unsur dalam jalan ini saling mendukung, membawa praktisi secara bertahap menuju pembebasan dari penderitaan.

Cattāri Ariyasaccāni bukanlah dogma yang harus diterima secara buta, melainkan undangan untuk direnungkan dan diverifikasi melalui pengalaman pribadi. Buddha mendorong para pengikutnya untuk menguji kebenaran ajaran ini dalam kehidupan mereka sendiri.

Pemahaman mendalam tentang Empat Kebenaran Mulia adalah kunci untuk praktik Buddhisme yang efektif. Ini membantu umat Buddha mengembangkan pandangan yang benar tentang realitas, mengurangi kemelekatan, dan akhirnya mencapai kedamaian batin serta pembebasan sejati.

Wacana Gaji Guru ASN dan Non-ASN: Prabowo Bocorkan Rencana Peningkatan Kesejahteraan

Isu kesejahteraan pendidik selalu menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Kini, wacana gaji guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN kembali mencuat, bukan sekadar janji, melainkan dengan rincian konkret yang dibocorkan langsung oleh Prabowo Subianto. Rencana peningkatan kesejahteraan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengapresiasi dan memotivasi para pengajar di seluruh Indonesia, yang merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia bangsa. Wacana gaji guru ini telah menjadi fokus perhatian berbagai pihak.

Pada hari Kamis, 28 November 2024, dalam sebuah forum diskusi pendidikan di Gedung Parlemen, Jakarta, Prabowo Subianto secara terbuka membeberkan rincian mengenai peningkatan kesejahteraan guru. Beliau menyampaikan bahwa wacana gaji guru ini akan segera terwujud dengan penambahan satu bulan gaji pokok bagi guru ASN, yang akan mulai berlaku pada Januari 2025. Sementara itu, untuk guru non-ASN yang telah bersertifikasi atau lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG), mereka akan mendapatkan tunjangan profesi sebesar Rp 2 juta per bulan. Pengumuman ini sontak disambut antusias oleh para peserta diskusi.

Peningkatan kesejahteraan ini tidak hanya terbatas pada kenaikan gaji dan tunjangan. Pemerintah juga menunjukkan komitmennya melalui alokasi anggaran yang signifikan. Untuk tahun 2025, anggaran yang dialokasikan untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN diproyeksikan mencapai Rp 81,6 triliun. Angka ini merupakan peningkatan sekitar Rp 16,7 triliun dari anggaran tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Iwan Syahril, dalam sebuah wawancara pada Jumat, 29 November 2024, pukul 09.00 WIB, menyatakan bahwa peningkatan anggaran ini adalah bukti nyata pemerintah dalam mendukung peran guru.

Selain aspek finansial, pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru. Sebanyak 806.486 guru, baik ASN maupun non-ASN, yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 atau S1, akan diikutkan dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program ini dirancang untuk memastikan bahwa peningkatan kesejahteraan selaras dengan peningkatan kualitas pengajaran, sehingga para guru memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan pendidikan di masa depan.

Dengan dibocorkannya rencana ini, wacana gaji guru tidak lagi menjadi sekadar harapan, melainkan sebuah rencana konkret yang akan segera direalisasikan. Diharapkan langkah ini dapat memberikan dampak positif yang besar, tidak hanya pada kesejahteraan guru, tetapi juga pada kualitas pendidikan secara keseluruhan di Indonesia, menarik lebih banyak individu terbaik untuk mengabdikan diri pada profesi mulia ini.

Organisasi Guru Menyorot Isu-isu Pendidikan Era Jokowi: Gagal Penuhi Target PPPK hingga Kekerasan di Lingkungan Sekolah

Organisasi guru di Indonesia, khususnya Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), baru-baru ini mengeluarkan evaluasi komprehensif terhadap kinerja sektor pendidikan selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam sorotannya, P2G mengemukakan berbagai isu penting, mulai dari kegagalan mencapai target pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer hingga masalah serius seperti kekerasan dan bullying di lingkungan sekolah. Evaluasi ini menjadi cerminan tantangan yang masih harus ditangani dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional.

Salah satu poin utama yang menjadi perhatian organisasi guru ini adalah belum terpenuhinya target ambisius pengangkatan satu juta guru honorer menjadi PPPK. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menjelaskan bahwa hingga akhir tahun 2024, jumlah guru yang diangkat baru mencapai sekitar 900.000. Masalah ini diperparah oleh kendala koordinasi yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seringkali, usulan formasi PPPK dari pemerintah daerah tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, atau jumlah yang diajukan jauh di bawah target, menyebabkan banyak guru yang sudah lolos seleksi namun belum juga mendapatkan penempatan kerja.

Selain isu PPPK, organisasi guru ini juga menyoroti aspek kesejahteraan dan kepastian karier bagi para pendidik. Kebijakan moratorium rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk guru selama era Jokowi menjadi salah satu poin yang disorot. Banyak guru honorer yang sebenarnya lebih menginginkan status ASN karena jaminan pekerjaan dan manfaat kesejahteraan yang dianggap lebih baik dibandingkan PPPK. P2G menilai bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi kembali demi memberikan motivasi dan kepastian karier yang lebih baik bagi para guru. Selain itu, terdapat sekitar 1,6 juta guru yang belum dievaluasi kompetensinya melalui sertifikasi, sebuah indikator yang perlu diperbaiki untuk memastikan kualitas pengajaran yang merata di seluruh Indonesia.

Namun, sorotan organisasi guru tidak hanya terbatas pada masalah administratif dan kesejahteraan. P2G juga menggarisbawahi meningkatnya kasus kekerasan di sekolah, termasuk kekerasan seksual dan bullying. Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi keselamatan dan kenyamanan belajar siswa, menuntut perhatian ekstra dan tindakan tegas dari semua pihak. P2G mencatat peningkatan laporan kasus bullying pada semester pertama tahun 2024 berdasarkan data aduan yang diterima P2G hingga 18 Oktober 2024.

Secara keseluruhan, evaluasi yang disampaikan oleh organisasi guru ini memberikan gambaran komprehensif tentang pekerjaan rumah yang masih menanti di sektor pendidikan Indonesia. Penyelesaian masalah koordinasi PPPK, peningkatan kesejahteraan guru, dan penanganan serius terhadap kekerasan di sekolah adalah agenda prioritas yang harus diwujudkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas bagi generasi mendatang.

Mewujudkan Akhlak Anak: Peran Krusial Teladan Orang Tua dan Pengajar dalam Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan fondasi esensial dalam membentuk individu yang bermartabat dan berkontribusi positif bagi peradaban. Dalam proses pembentukan karakter ini, peran krusial teladan dari orang tua dan pengajar tak dapat dimungkiri. Mereka adalah figur sentral yang secara langsung mentransmisikan nilai-nilai moral dan etika kepada anak-anak. Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai peran krusial tersebut dan bagaimana teladan nyata menjadi kunci keberhasilan pendidikan karakter.

Selama ini, sistem pendidikan kerap terlalu fokus pada pencapaian akademis semata. Padahal, menurut Pakar Psikologi Kognitif Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Dr. Dyah Triarini Indirasari, M.A, Psikolog, karakter seseorang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Ada tiga kebutuhan pokok yang mendasari perkembangan karakter optimal, yaitu kompetensi, otonomi, dan keterhubungan. Ketiga kebutuhan ini, jika terpenuhi, akan mendukung pembentukan kepribadian yang utuh dan membantu individu mengaktualisasikan diri secara optimal.

Pendidikan, baik formal maupun nonformal, menjadi saluran penting untuk memenuhi kebutuhan kompetensi. Berbagai kegiatan yang memperkaya pengalaman belajar sangat diperlukan agar individu dapat mengeksplorasi diri, mengetahui kemampuan relevan yang perlu dikembangkan, dan memupuk rasa percaya diri. Sistem pendidikan juga harus memberikan ruang bagi individu untuk berkembang mandiri serta bertanggung jawab.

Dr. Dyah menjelaskan bahwa pembentukan karakter sebaiknya dimulai sejak dini. Hal ini dapat dilakukan dengan melatih anak pada hal-hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya atau menghormati orang lain. Namun, poin terpenting adalah bahwa pendidikan karakter ditularkan melalui peran krusial contoh nyata dari orang tua atau guru sebagai figur dewasa.

Anak-anak secara inheren adalah peniru ulung. Mereka cenderung meniru perilaku yang mereka lihat dari orang dewasa di sekitar mereka. Oleh karena itu, ketika orang tua dan guru menunjukkan nilai-nilai baik secara konsisten dalam tindakan mereka sehari-hari, anak akan dapat membedakan mana nilai-nilai yang dianggap baik oleh lingkungannya. Perilaku baik yang ditirukan secara berulang akan menjadi kebiasaan baik yang tumbuh dan melekat pada diri anak. Ini menunjukkan bahwa teladan bukan hanya sekadar instruksi, melainkan sebuah proses internalisasi nilai melalui observasi dan imitasi.

Meskipun tujuan pendidikan nasional Indonesia menitikberatkan pada pembentukan karakter, implementasinya masih menghadapi tantangan. Keberhasilan pendidikan karakter dapat diukur dari perilaku masyarakatnya. Jika nilai-nilai budi pekerti sudah diterapkan secara luas, barulah pendidikan karakter dapat dikatakan berhasil.

Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, dan kualitas ini sangat bergantung pada sistem pendidikan yang mengutamakan karakter. Bangsa maju seperti Jepang membuktikan bahwa pendidikan karakter yang sangat baik, didukung oleh budaya yang lestari, adalah kunci kemajuan. Oleh karena itu, peran krusial orang tua dan guru sebagai teladan nyata tidak hanya membangun individu, tetapi juga membentuk masa depan bangsa yang berkarakter dan bermartabat. Bimbingan dan dukungan dari lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat secara keseluruhan tak kalah penting dalam membentuk manusia yang berkarakter baik.

Mengapa UKG Penting untuk Guru?

UKG dirancang untuk memastikan bahwa setiap guru memiliki kompetensi yang relevan dengan tuntutan zaman dan kurikulum pendidikan terkini. Hasil UKG memberikan gambaran jelas mengenai kekuatan dan area yang memerlukan pengembangan pada diri seorang guru. Beberapa alasan mengapa UKG sangat penting:

  • Mengukur Standar Kompetensi: UKG menjadi tolok ukur nasional terhadap kualitas kompetensi pedagogik (kemampuan mengelola pembelajaran) dan profesional (penguasaan materi pelajaran) seorang guru. Ini membantu pemerintah dalam memetakan kualitas guru di seluruh Indonesia.
  • Dasar untuk Pengembangan Diri: Hasil yang objektif dapat menjadi cerminan bagi guru untuk mengidentifikasi area mana yang perlu ditingkatkan. Apakah itu dalam metode mengajar, penguasaan materi, atau pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Ini mendorong guru untuk terus belajar dan berinovasi.
  • Peningkatan Kualitas Pembelajaran: Dengan guru yang kompeten, proses belajar mengajar di kelas akan menjadi lebih efektif dan inovatif. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik.
  • Persyaratan Kenaikan Pangkat dan Tunjangan: Bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hasil seringkali menjadi salah satu pertimbangan penting untuk kenaikan pangkat/golongan, serta pencairan tunjangan profesi guru (TPG).
  • Akuntabilitas Profesi: juga merupakan bentuk akuntabilitas publik terhadap profesi guru. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan bahwa anak-anak mereka diajar oleh pendidik yang berkualitas dan kompeten.
  • Pelaksanaan dan Manfaat UKG

Pelaksanaan UKG umumnya dilakukan secara daring (online) dengan sistem tes berbasis komputer. Materi yang diujikan mencakup berbagai aspek kompetensi pedagogik (misalnya, perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan instrumen penilaian, pengelolaan kelas) dan kompetensi profesional (penguasaan materi bidang studi sesuai jenjang dan mata pelajaran yang diampu).

Bagi guru, UKG bukan sekadar tes, melainkan sebuah kesempatan. Kesempatan untuk merefleksikan diri, mengukur kemampuan, dan merencanakan pengembangan diri. Pemanfaatan hasil UKG secara bijak akan memicu guru untuk mengikuti pelatihan, lokakarya, atau studi mandiri yang relevan dengan kebutuhan kompetensinya.

Pada akhirnya, lulus Uji Kompetensi Guru bukan hanya tentang mendapatkan nilai tinggi. Ini adalah tentang komitmen seorang guru untuk terus berkembang, memastikan dirinya relevan dengan dinamika pendidikan, dan secara konsisten memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya. UKG adalah bagian integral dari upaya kolektif untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia.

Terobosan Baru: Skema Penyaluran Tunjangan Profesional Guru Lebih Efisien

Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan pendidik melalui skema baru penyaluran tunjangan profesional guru (TPG) yang diklaim akan lebih efisien dan tepat sasaran. Inovasi ini dirancang untuk memangkas birokrasi dan memastikan dana TPG sampai ke tangan guru lebih cepat, sehingga para pahlawan tanpa tanda jasa ini dapat lebih fokus pada tugas mulia mereka dalam mencerdaskan bangsa. Langkah ini diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala yang sering muncul dalam proses pencairan tunjangan sebelumnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Hilman Syah, dalam keterangan persnya pada Selasa, 21 Mei 2025, di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, menjelaskan bahwa skema baru ini melibatkan integrasi data yang lebih kuat antara data pokok pendidikan (Dapodik) dan sistem informasi keuangan daerah. “Kami berkomitmen untuk mempercepat penyaluran tunjangan profesional guru. Dengan sistem terintegrasi ini, proses verifikasi dan validasi data guru akan berlangsung otomatis, mengurangi antrean dan potensi kesalahan administrasi,” ujarnya. Beliau menambahkan bahwa targetnya, TPG dapat dicairkan setiap bulan, atau paling lambat per triwulan, tanpa hambatan yang berarti.

Salah satu poin utama dalam skema baru ini adalah penghapusan beberapa tahapan manual yang sebelumnya memperlambat proses penyaluran tunjangan. Kini, setelah guru memenuhi syarat sertifikasi dan jam mengajar, data mereka akan secara otomatis terverifikasi di Dapodik. Dari Dapodik, data akan langsung terhubung ke sistem pembayaran di Kementerian Keuangan dan kemudian diteruskan ke kas daerah masing-masing. Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota akan berperan sebagai pengawas dan fasilitator, bukan lagi sebagai validator utama yang berpotensi menimbulkan penumpukan berkas.

Untuk memastikan kelancaran implementasi, telah dilakukan uji coba di beberapa provinsi, seperti Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, sejak awal tahun 2025. Hasilnya menunjukkan efisiensi waktu penyaluran tunjangan yang signifikan, rata-rata mempercepat proses hingga dua minggu. Guru-guru di daerah uji coba melaporkan bahwa dana TPG mereka cair lebih tepat waktu dan tanpa perlu mengurus banyak berkas fisik. Ini menjadi bukti bahwa terobosan ini sangat menjanjikan dan efektif.

Pemerintah juga akan menyediakan kanal pengaduan khusus bagi guru apabila terjadi kendala dalam penyaluran tunjangan mereka. Tim khusus akan disiapkan untuk menangani aduan tersebut dan memberikan solusi dalam waktu 3×24 jam kerja. Dengan skema yang lebih efisien dan transparan ini, diharapkan kesejahteraan guru dapat lebih terjamin, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan.

Inspiratif: Biarawati Lulus dari Muhammadiyah Surakarta

Kisah inspiratif datang dari dunia pendidikan Indonesia, di mana seorang biarawati Katolik bernama Suster M. Colleta AK, S.Pd., Gr. berhasil menamatkan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Pencapaian ini menjadi bukti nyata indahnya toleransi dan inklusivitas dalam dunia pendidikan di Indonesia, sekaligus mematahkan sekat-sekat perbedaan.

Suster Colleta, yang telah berdedikasi selama 24 tahun sebagai guru PAUD di TK Santa Theresia Wedi, Klaten, memilih UMS untuk menempuh program PPG. Keputusannya ini menunjukkan keterbukaan pikiran dan kepercayaan pada kualitas pendidikan di lembaga Muhammadiyah, meskipun UMS adalah kampus yang berbasis Islam.

Selama proses perkuliahan, Suster Colleta mengungkapkan rasa syukurnya atas pendampingan yang luar biasa dari UMS. “Saya merasakan pendampingan yang luar biasa dari UMS. Pengumuman dan berbagai informasi yang diberikan sangat jelas dan membantu kami dalam menyelesaikan studi dengan baik,” ujarnya. Lingkungan kampus yang suportif membantunya fokus.

Kehadiran Suster Colleta sebagai mahasiswi di UMS disambut baik oleh dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Tidak ada diskriminasi atau hambatan dalam proses belajarnya. Justru, kisah ini memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat menjadi jembatan untuk mempererat persaudaraan antarumat beragama di Indonesia.

Pencapaian Suster Colleta ini tidak hanya bermakna bagi dirinya pribadi, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa pendidikan adalah hak setiap individu, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, maupun golongan. Semangat belajarnya patut diteladani.

Rektor UMS dan jajaran petinggi kampus turut bangga dengan kelulusan Suster Colleta. Mereka menegaskan komitmen UMS sebagai institusi pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan keberagaman. UMS terbuka bagi siapa saja yang ingin menimba ilmu dan berkontribusi bagi bangsa.

Kisah Biarawati yang lulus dari kampus Muhammadiyah Surakarta ini adalah cerminan dari semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ini menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu dan berkarya bersama demi kemajuan bangsa. Pendidikan adalah medium persatuan.

Semoga kisah Suster Colleta ini terus menginspirasi dan mendorong semakin banyak individu untuk tidak membatasi diri dalam menuntut ilmu. Keberagaman adalah kekuatan, dan pendidikan adalah kuncinya. Selamat kepada Suster Colleta, semoga ilmunya bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.

Kurikulum Merdeka dan Guru: Fondasi Transformasi Pendidikan Indonesia

Kurikulum Merdeka bukan sekadar perubahan nama, melainkan sebuah inisiatif ambisius yang menjadi fondasi Transformasi Pendidikan Indonesia. Inti dari perubahan ini adalah menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan memberikan otonomi lebih kepada guru. Keberhasilan Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kesiapan dan peran aktif para pendidik di garis depan. Artikel ini akan mengupas mengapa kolaborasi antara Kurikulum Merdeka dan guru menjadi kunci utama dalam mendorong Transformasi Pendidikan Indonesia yang lebih relevan dan berkualitas.

Kurikulum Merdeka dirancang untuk mengatasi tantangan yang selama ini menghambat potensi siswa, seperti pembelajaran yang terlalu kaku dan berorientasi pada hafalan. Dengan fokus pada pembelajaran berbasis proyek, pengembangan karakter, dan kompetensi yang relevan dengan dunia nyata, kurikulum ini bertujuan untuk menciptakan lulusan yang adaptif, kreatif, dan memiliki daya saing. Namun, konsep-konsep ideal ini tidak akan terwujud tanpa peran aktif guru. Merekalah yang akan menerjemahkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka menjadi praktik pengajaran yang inovatif di setiap kelas. Sebuah survei independen yang dilakukan oleh Aliansi Guru Merdeka pada 18 Mei 2025 menunjukkan bahwa 75% guru yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka merasa lebih kreatif dalam mengajar, meskipun mengakui adanya tantangan adaptasi.

Guru dalam Kurikulum Merdeka tidak lagi hanya menjadi penyampai materi. Peran mereka berevolusi menjadi fasilitator, motivator, dan mentor yang membimbing siswa dalam perjalanan belajar mereka. Guru memiliki kebebasan untuk merancang modul ajar yang disesuaikan dengan konteks sekolah dan kebutuhan siswa, memilih metode pengajaran yang beragam, serta melakukan penilaian yang lebih autentik dan formatif. Ini menuntut guru untuk senantiasa belajar, berinovasi, dan berkolaborasi. Kesiapan guru untuk beradaptasi dengan peran baru ini adalah penentu keberhasilan Transformasi Pendidikan Indonesia.

Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudaraan, Riset, dan Teknologi, terus memberikan dukungan kepada guru melalui berbagai program pelatihan, platform berbagi praktik baik, dan komunitas belajar. Investasi dalam pengembangan profesional guru adalah investasi dalam masa depan pendidikan bangsa. Dengan sinergi antara Kurikulum Merdeka sebagai kerangka kebijakan dan guru sebagai pelaksana utama, diharapkan Transformasi Pendidikan Indonesia akan berjalan mulus, menghasilkan generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat dan siap menghadapi tantangan global.