Organisasi guru di Indonesia, khususnya Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), baru-baru ini mengeluarkan evaluasi komprehensif terhadap kinerja sektor pendidikan selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam sorotannya, P2G mengemukakan berbagai isu penting, mulai dari kegagalan mencapai target pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer hingga masalah serius seperti kekerasan dan bullying di lingkungan sekolah. Evaluasi ini menjadi cerminan tantangan yang masih harus ditangani dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional.
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian organisasi guru ini adalah belum terpenuhinya target ambisius pengangkatan satu juta guru honorer menjadi PPPK. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menjelaskan bahwa hingga akhir tahun 2024, jumlah guru yang diangkat baru mencapai sekitar 900.000. Masalah ini diperparah oleh kendala koordinasi yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seringkali, usulan formasi PPPK dari pemerintah daerah tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, atau jumlah yang diajukan jauh di bawah target, menyebabkan banyak guru yang sudah lolos seleksi namun belum juga mendapatkan penempatan kerja.
Selain isu PPPK, organisasi guru ini juga menyoroti aspek kesejahteraan dan kepastian karier bagi para pendidik. Kebijakan moratorium rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk guru selama era Jokowi menjadi salah satu poin yang disorot. Banyak guru honorer yang sebenarnya lebih menginginkan status ASN karena jaminan pekerjaan dan manfaat kesejahteraan yang dianggap lebih baik dibandingkan PPPK. P2G menilai bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi kembali demi memberikan motivasi dan kepastian karier yang lebih baik bagi para guru. Selain itu, terdapat sekitar 1,6 juta guru yang belum dievaluasi kompetensinya melalui sertifikasi, sebuah indikator yang perlu diperbaiki untuk memastikan kualitas pengajaran yang merata di seluruh Indonesia.
Namun, sorotan organisasi guru tidak hanya terbatas pada masalah administratif dan kesejahteraan. P2G juga menggarisbawahi meningkatnya kasus kekerasan di sekolah, termasuk kekerasan seksual dan bullying. Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi keselamatan dan kenyamanan belajar siswa, menuntut perhatian ekstra dan tindakan tegas dari semua pihak. P2G mencatat peningkatan laporan kasus bullying pada semester pertama tahun 2024 berdasarkan data aduan yang diterima P2G hingga 18 Oktober 2024.
Secara keseluruhan, evaluasi yang disampaikan oleh organisasi guru ini memberikan gambaran komprehensif tentang pekerjaan rumah yang masih menanti di sektor pendidikan Indonesia. Penyelesaian masalah koordinasi PPPK, peningkatan kesejahteraan guru, dan penanganan serius terhadap kekerasan di sekolah adalah agenda prioritas yang harus diwujudkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas bagi generasi mendatang.