Kategori: Guru

Gus Ipul Ungkap Progres Sekolah Rakyat, Gunakan Tenaga Guru ASN

Posted on by admin

Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan progres terkini dari program Sekolah Rakyat di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa program ini akan memanfaatkan tenaga guru dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan. Penjelasan ini disampaikan dalam sebuah acara diskusi publik tentang pendidikan di Surabaya, pada hari Senin, 12 Mei 2025.

Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat di Jawa Timur akan berfokus pada penyediaan pendidikan alternatif bagi anak-anak yang belum terlayani oleh sistem pendidikan formal. “Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Jawa Timur memiliki kesempatan untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemanfaatan guru ASN adalah salah satu upaya untuk menjaga standar kualitas pengajaran di Sekolah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi, S.T., M.T., juga memberikan penjelasan lebih detail mengenai progres program ini. Ia menyatakan bahwa timnya telah melakukan pemetaan wilayah sasaran dan menyiapkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan anak-anak di Sekolah. “Kami telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Sosial dan pemerintah kabupaten/kota, untuk memastikan implementasi program ini berjalan lancar,” kata Wahid.

Proses seleksi guru ASN yang akan mengajar di Sekolah Rakyat telah dimulai sejak awal Mei 2025. Wahid menjelaskan bahwa para guru yang terpilih adalah mereka yang memiliki dedikasi tinggi, pengalaman mengajar yang memadai, dan pemahaman tentang metode pengajaran yang fleksibel. Mereka akan diberikan pelatihan khusus untuk mempersiapkan mereka dalam mengajar di lingkungan Sekolah Rakyat.

Gus Ipul menambahkan bahwa Sekolah Rakyat di Jawa Timur akan berlokasi di berbagai komunitas dan wilayah yang membutuhkan, dengan memanfaatkan fasilitas umum yang ada atau bangunan sederhana yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung program ini. “Kami berharap, dengan dukungan dari semua pihak, Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan akses pendidikan di Jawa Timur,” ujarnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan bahwa program ini akan mulai beroperasi secara penuh pada pertengahan tahun 2025.

Sertifikasi Tambahan Guru Honorer Kesejahteraan Atau Angan-angan Belaka?

Posted on by admin

Wacana mengenai sertifikasi tambahan bagi guru honorer kesejahteraan memunculkan harapan besar di kalangan pendidik non-ASN. Setelah bertahun-tahun mengabdi dengan berbagai keterbatasan, potensi peningkatan kesejahteraan melalui skema sertifikasi tambahan ini menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, pertanyaan krusial yang muncul adalah: apakah ini benar-benar akan mewujudkan guru honorer kesejahteraan ataukah hanya sekadar angan-angan belaka?

Saat ini, berdasarkan data dari Persatuan Guru Honorer Seluruh Indonesia (PGHSI) yang dirilis di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2025, masih banyak guru honorer yang berjuang dengan pendapatan di bawah standar kelayakan hidup. Beban kerja yang sama dengan guru ASN seringkali tidak sebanding dengan perlakuanyang diterima. Oleh karena itu, setiap wacana yang menjanjikan perbaikan kesejahteraan selalu disambut dengan antusias.

Namun, pengalaman masa lalu mengajarkan untuk tidak terlalu cepat berharap. Janji-janji peningkatan kesejahteraan guru honorer seringkali terbentur pada masalah anggaran dan implementasi kebijakan yang tidak efektif. Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ibu Dewi Lestari, dalam sebuah forum diskusi di Bandung pada hari Jumat, 13 Juni 2025, menyampaikan bahwa realisasi sertifikasi tambahan memerlukan kajian mendalam terkait kemampuan fiskal daerah dan mekanisme penyalurannya yang tepat sasaran.

Lebih lanjut, anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Bapak Ridwan Hakim, dalam sesi wawancara pada tanggal 17 Juni 2025, menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan informasi terkait skema sertifikasi tambahan ini. Beliau mengingatkan agar pemerintah tidak memberikan harapan palsu kepada para guru honorer. Kejelasan mengenai kriteria penerima, besaran tunjangan, dan waktu pelaksanaan sangat dibutuhkan untuk menghindari kekecewaan di kemudian hari.

Oleh karena itu, meskipun wacana sertifikasi tambahan membawa angin segar, para guru honorer kesejahteraan tetap menanti bukti nyata. Mereka berharap inisiatif ini tidak hanya menjadi angan-angan belaka, tetapi benar-benar terwujud dalam kebijakan yang konkret dan berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup mereka. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pengabdian para guru honorer dihargai dengan待遇 yang layak, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam mendidik generasi penerus bangsa tanpa harus terus dihantui masalah ekonomi. Realisasi sertifikasi tambahan yang tepat sasaran diharapkan menjadi langkah nyata menuju guru honorer kesejahteraan yang selama ini diidam-idamkan.