Untuk melahirkan peserta didik bermutu yang siap bersaing di era global, Peningkatan Profesionalisme Guru adalah kunci utamanya. Guru adalah aktor sentral dalam setiap proses pembelajaran, dan kualitas mereka secara langsung berbanding lurus dengan kualitas lulusan yang dihasilkan. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah yang kuat dan terencana menjadi sangat vital untuk memastikan setiap pendidik di Indonesia mencapai standar profesionalisme yang tinggi.
Realita di lapangan masih menunjukkan adanya tantangan. Data dari tahun 2020 mengungkapkan bahwa masih banyak guru, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, belum mengantongi sertifikasi. Padahal, sertifikasi adalah penanda penting dari kompetensi dan pengakuan profesional seorang guru. Selain itu, nilai rata-rata Uji Kompetensi Guru (UKG) nasional pada tahun yang sama masih berada di bawah target yang diharapkan. Kondisi ini menyoroti urgensi Peningkatan Profesionalisme Guru secara masif dan terstruktur.
Pemerintah memegang peranan sentral dalam mengatasi isu ini melalui berbagai kebijakan dan program. Ini bisa mencakup alokasi anggaran yang lebih besar untuk pelatihan berkelanjutan, pengembangan kurikulum pendidikan guru yang relevan, serta sistem rekrutmen dan penempatan yang lebih efektif. Profesor Dr. Suryadi, seorang ahli kebijakan pendidikan dari Universitas Pelita Bangsa, dalam sebuah seminar daring pada 10 April 2025, menyatakan, “Intervensi pemerintah bukan hanya dorongan, tetapi leverage yang krusial untuk mengangkat Peningkatan Profesionalisme Guru ke level yang seharusnya.”
Program Peningkatan Profesionalisme Guru yang komprehensif tidak hanya berfokus pada aspek pedagogis (kemampuan mengajar), tetapi juga pada penguasaan materi subjek, kemampuan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, serta pengembangan karakter dan etika profesi. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap guru mendapatkan akses yang merata terhadap program-program ini, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang maju.
Selain itu, sistem evaluasi kinerja guru harus diperkuat dan dikaitkan dengan program pengembangan karir serta insentif yang memadai. Dengan demikian, guru akan terdorong untuk terus meningkatkan kompetensinya. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan profesionalisme guru secara berkelanjutan.
Sebagai contoh konkret, pada 20 April 2025, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Binmas) Kepolisian Republik Indonesia meluncurkan program pendampingan bagi guru-guru di sekolah perbatasan, mencakup pelatihan teknologi informasi dan pemahaman tentang isu-isu sosial. Ini merupakan bagian dari upaya kolektif pemerintah untuk memastikan Peningkatan Profesionalisme Guru menyentuh semua lini.
Dengan campur tangan pemerintah yang strategis dan berkelanjutan, Peningkatan Profesionalisme Guru dapat terwujud, sehingga pada akhirnya akan melahirkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kuat, dan siap menghadapi tantangan masa depan.