Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas adalah hak esensial bagi setiap guru. Profesi guru, meskipun mulia, rentan terhadap berbagai risiko, mulai dari tindakan kekerasan, ancaman (baik fisik maupun psikologis), hingga perlakuan diskriminatif. Hak ini menjamin bahwa guru dapat menjalankan perannya sebagai pendidik dengan rasa aman, tanpa dihantui rasa takut akan intervensi yang tidak adil dari peserta didik, orang tua, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
Guru sering dihadapkan pada situasi yang menantang di lingkungan sekolah. Mereka mungkin menghadapi siswa dengan masalah perilaku, orang tua yang tidak setuju dengan kebijakan sekolah, atau bahkan tekanan dari pihak-pihak di luar sistem pendidikan. Tanpa hak hukum yang jelas, posisi guru akan sangat rentan terhadap berbagai bentuk tekanan dan perlakuan tidak pantas.
Perlindungan hukum ini mencakup berbagai aspek. Guru berhak dilindungi dari kekerasan fisik, seperti pemukulan, atau kekerasan psikologis, seperti bullying atau pelecehan verbal. Selain itu, mereka juga harus dilindungi dari ancaman yang dapat mengganggu ketenangan dan fokus mereka dalam mengajar, memastikan lingkungan kerja yang kondusif.
Diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik berdasarkan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, maupun status sosial, juga harus dicegah. Guru berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan tidak adil yang dapat menghambat pengembangan karier atau pelaksanaan tugas profesional mereka, menjamin kesetaraan dan keadilan bagi setiap individu.
Intimidasi, baik dari pihak luar maupun internal birokrasi pendidikan, juga merupakan bentuk pelanggaran hak guru. Guru harus merasa bebas untuk menyampaikan ide, mengajar sesuai kurikulum, dan menegakkan disiplin tanpa takut akan pembalasan atau ancaman yang tidak berdasar. Ini adalah kunci keberanian mereka dalam mendidik.
Pemerintah melalui undang-undang dan peraturan terkait telah menegaskan hak memperoleh perlindungan hukum ini. Lembaga profesi guru, seperti PGRI atau PGSI, juga berperan aktif dalam memberikan advokasi dan pendampingan hukum bagi guru yang menghadapi masalah. Ini adalah satu tantangan yang butuh dukungan penuh.
Meskipun demikian, implementasi hak ini masih menghadapi tantangan. Masih sering terdengar kasus guru yang menjadi korban kekerasan atau kriminalisasi saat menjalankan tugas. Oleh karena itu, sosialisasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang peran guru perlu terus digalakkan.
Peran kepala sekolah dan dinas pendidikan sangat krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan suportif bagi guru. Mereka harus menjadi garda terdepan dalam melindungi guru dari intervensi yang tidak patut dan memastikan setiap kasus pelanggaran hak guru ditindaklanjuti secara serius.